QUO VADIS PILEG DAN PILPRES?

Pemilu Legislatif telah terlaksana tanggal 9 April yang lalu. Bagi partai-partai politik peserta pemilu, saat-saat sekarang ini adalah momen untuk melakukan evaluasi dan membuat perencanaan.

Mereka harus melakukan evaluasi untuk melihat apa yang membuat mereka gagal atau berhasil, faktor-faktor apa yang selama masa persiapan dan kampanye telah mereka kesampingkan sehingga berdampak negatif bagi perolehan suara, berapa milyar uang yang telah dibelanjakan untuk kampanye... dsb.

Mereka juga harus membuat perencanaan untuk menghadapi Pilpres bulan Juli nanti. Mereka bertanya tentang perlu tidaknya berkoalisi dengan partai lain. Tidak heran bahwa mereka mulai berhubungan dengan pihak-pihak lain yang selama ini berseberangan dengan mereka...

Saya melihat hal-hal yang "lucu" sekarang ini... namun saya tidak bermaksud menjelek-jelekkan pihak-pihak atau partai tertentu.

Misalnya: sekarang orang dan partai beramai-ramai menuduh KPU dan Presiden sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kekacauan DPT pada Pilleg bulan April ini. Bagi saya hal ini lumayan lucu... Mengapa? Bukankah mereka juga yang melakukan seleksi, "fit and proper test" kepada para anggota KPU... dan menentukan siapa ketua dan para pejabatnya? Mereka juga yang membuat berbagai peraturan perundang-undangan tentang pemilu... Mereka pula yang melakukan tarik ulur sehingga berbagai kebijakan KPU tidak serta merta berjalan baik karena terjadi tabrakan beberapa peraturan... KPU mengeluh terhadap pemerintah yang tidak serta merta mengucurkan anggaran bagi KPU... Tetapi kita pun maklum bahwa Menteri Keuangan tidak secara gegabah mengeluarkan anggaran itu... karena ada aturan-aturan yang cukup rinci dan bertahap tentang bisa tidaknya suatu anggaran disetujui dan dikucurkan oleh Menteri Keuangan... Siapa juga yang membuat pemerintah harus bolak-balik ke DPR supaya anggaran atas suatu kegiatan negara segera tuntas? Bukankah mereka juga?

Ini juga lucu... beberapa pimpinan partai mengklaim bahwa Presiden harus bertanggung jawab terhadap kecurangan selama Pilleg... Tunggu dulu... kenapa tidak disebut bahwa itu menjadi tanggung jawab Pemerintah? Apakah karena Wakil Presiden-nya sudah melakukan kunjungan silaturahmi dan bersepakat hendak membangun koalisi dengan mereka? Apakah semua semata-mata salahnya sang presiden? Lha wakil presidennya apa juga ngga salah? Eh... bukan maksud saya untuk membela presiden loh... Saya cuma pakai nalar waras saja.

Menurut saya, semua pihak turut andil dalam kekacauan DPT tahun ini... Parpol, DPR, KPU, Pemerintah dan banyak pihak harus menanggung akibat dari rusaknya sistem pemilu legislatif tahun ini. Parpol semestinya selama satu tahun terakhir ini aktif menggerakkan kadernya untuk memantau dan mendesak para petugas pendata penduduk agar data penduduk, DPS dan DPT dapat disusun dari tingkat RT, RW, Kelurahan dst dengan lebih rapi. DPR mestinya juga jangan terlalu berlarut-larut dalam memutuskan apa yang baik untuk kepentingan bangsa. Semestinya "ketidaksukaan" kepada figur tertentu jangan menjadi penutup pintu bagi kerja sama dengan orang-orang lain... Pemerintah, dalam hal ini berbagai departemen yang harus terlibat dalam penyusunan DPT dan anggaran, juga harus bekerja secara proporsional... dan tidak memihak pada salah satu partai atau calon presiden. Sementara itu, KPU harus dapat melakukan koordinasi dengan baik di antara mereka sendiri dan mampu membangun kerja sama dengan berbagai pihak di luar KPU. Komisi ini seharusnya memiliki karakter kepemimpinan yang kuat agar tidak diombang-ambingkan oleh kepentingan pihak-pihak tertentu.

Kita tentu berharap bahwa semua pihak akan tetap menggunakan akal sehat dan hati nurani dalam menerima keputusan KPU nanti. Kalah atau menang adalah hal biasa dalam pertarungan politik... tetapi siapa pun harus mengedepankan kepentingan publik (kepentingan rakyat) di atas semuanya. Mereka yang menang pun harus mengambil prinsip ini: "Menang tanpa ngasorake".

Saya tidak tahu siapa yang akan dicalonkan sebagai presiden dan wakil presiden... Saya sendiri memilih untuk tidak terlalu peduli karena tokoh-tokohnya sudah ada di atas pentas... Kita hanya menunggu keputusan mereka saja. Kalau nanti mereka telah menentukan capres dan cawapres, barulah saya akan mengambil sikap... mau memilih atau tidak.

Wah... saya kok jadi "ngombro-ombro" ya? Namanya juga mengeluarkan uneg-uneg... daripada disimpan di dalam hati... nanti kalau meletus ... jadi bau.

Merdeka!!! Independent!!!

(Thomas A. Sutadi)